PDIP Soroti PSBB DKI Tidak Tegas, Anies Tidak Terjun ke Lapangan
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai meninjau kesiapan penerapan prosedur standar New Normal di Stasiun MRT BundaraanHI, Jakarta, Selasa (26/5/2020).
24beritaharian - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang jarang turun langsung meninjau kondisi di lapangan selama wabah virus corona.
Hal ini menurut Gilbert membuat ketegasan Pemprov DKI Jakarta dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jadi tidak terasa.
Hal ini berdasarkan pengamatan Gilbert ihwal kerumunan masyarakat di Jakarta dalam beberapa hari terakhir, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah kemarin.
RajabandarQ - "Ketegasan Pemprov DKI terasa jauh dari yang seharusnya, karena Gubernur tidak pernah terlihat terjun ke lapangan meninjau langsung selama wabah berlangsung," ujar Gilbert dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/5).
Gilbert mengatakan, sebelum Lebaran, masyarakat mulai berkerumun tanpa jarak di sejumlah pasar.
Seharusnya, Pemprov DKI bisa lebih tegas dengan memperketat pengawasan pergerakan masyarakat di sejumlah titik-titik keramaian.
Kerumunan di sejumlah pasar itu, lanjutnya, merupakan bukti bahwa Pemprov DKI masih kurang tegas dalam mendidik masyarakat untuk mencegah penularan virus corona.
Menurut dia, sebatas imbauan dari Anies tidak cukup untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Masyarakat di sisi lain juga harus dididik terkait virus corona.Situs BandarQ
"Kondisi ini juga harus diawasi, tidak cukup dengan mengatakan masyarakat harus sadar seperti yang berkali-kali disampaikan di media oleh Anies," ungkapnya.
Gilbert juga menyoroti bagaimana PSBB di Jakarta dalam beberapa pekan terakhir menjadi longgar. Misalnya saja dengan kasus kerumunan masyarakat di acara penutupan restoran cepat saji McDonald's di Sarinah beberapa waktu lalu.
Menurut Gilbert, potensi penularan dalam insiden itu cukup besar. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI juga diminta untuk mencegah penyebaran lokal.
"Penularan lokal lebih berbahaya karena penyebarannya seperti awal wabah dari dua kasus di Depok menjadi se-Indonesia," tuturnya.
Gilbert juga mengingatkan agar pelonggaran PSBB ini berisiko akan gelombang kedua penyebaran virus corona di Jakarta.
Oleh karena itu, Anies dan jajarannya diminta dapat lebih tegas dalam melaksanakan PSBB kali ini.
"Melonggarkan PSBB tanpa ketegasan, hanya imbauan/kata-kata saja hanya akan membuat peningkatan risiko gelombang kedua yang lebih besar. PROAKUN
Masyarakat harus dididik seperti yang dilakukan di Vietnam, Taiwan dan Thailand sebagai negara yang berhasil menangani wabah," tandasnya.
Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan, Anies memang mengimbau masyarakat untuk lebih disiplin dalam menjalani PSBB. Apalagi, PSBB yang akan diperpanjang hingga 4 Juni ini diharapkan menjadi yang terakhir.
Teranyar, saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan new normal di MRT Jakarta, Selasa (26/5), Anies meminta masyarakat tetap menaati peraturan PSBB. Menurut Anies, PSBB bisa kembali diperpanjang apabila masyarakat tidak menaati aturan.
"Jadi, yang menentukan PSBB diperpanjang atau tidak, itu sebenarnya bukan pemerintah, bukan para ahli, yang menentukan adalah perilaku seluruh masyarakat di seluruh wilayah PSBB," kata Anies dalam konferensi pers di Stasiun MRT Bundaran HI, Selasa (26/5).
24beritaharian - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang jarang turun langsung meninjau kondisi di lapangan selama wabah virus corona.
Hal ini menurut Gilbert membuat ketegasan Pemprov DKI Jakarta dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jadi tidak terasa.
Hal ini berdasarkan pengamatan Gilbert ihwal kerumunan masyarakat di Jakarta dalam beberapa hari terakhir, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah kemarin.
Gilbert mengatakan, sebelum Lebaran, masyarakat mulai berkerumun tanpa jarak di sejumlah pasar.
Seharusnya, Pemprov DKI bisa lebih tegas dengan memperketat pengawasan pergerakan masyarakat di sejumlah titik-titik keramaian.
Kerumunan di sejumlah pasar itu, lanjutnya, merupakan bukti bahwa Pemprov DKI masih kurang tegas dalam mendidik masyarakat untuk mencegah penularan virus corona.
Menurut dia, sebatas imbauan dari Anies tidak cukup untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Masyarakat di sisi lain juga harus dididik terkait virus corona.Situs BandarQ
"Kondisi ini juga harus diawasi, tidak cukup dengan mengatakan masyarakat harus sadar seperti yang berkali-kali disampaikan di media oleh Anies," ungkapnya.
Gilbert juga menyoroti bagaimana PSBB di Jakarta dalam beberapa pekan terakhir menjadi longgar. Misalnya saja dengan kasus kerumunan masyarakat di acara penutupan restoran cepat saji McDonald's di Sarinah beberapa waktu lalu.
Menurut Gilbert, potensi penularan dalam insiden itu cukup besar. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI juga diminta untuk mencegah penyebaran lokal.
RajabandarQ: Situs Bandarq, DominoQQ, Poker Online
"Penularan lokal lebih berbahaya karena penyebarannya seperti awal wabah dari dua kasus di Depok menjadi se-Indonesia," tuturnya.
Gilbert juga mengingatkan agar pelonggaran PSBB ini berisiko akan gelombang kedua penyebaran virus corona di Jakarta.
Oleh karena itu, Anies dan jajarannya diminta dapat lebih tegas dalam melaksanakan PSBB kali ini.
"Melonggarkan PSBB tanpa ketegasan, hanya imbauan/kata-kata saja hanya akan membuat peningkatan risiko gelombang kedua yang lebih besar. PROAKUN
Masyarakat harus dididik seperti yang dilakukan di Vietnam, Taiwan dan Thailand sebagai negara yang berhasil menangani wabah," tandasnya.
Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan, Anies memang mengimbau masyarakat untuk lebih disiplin dalam menjalani PSBB. Apalagi, PSBB yang akan diperpanjang hingga 4 Juni ini diharapkan menjadi yang terakhir.
Teranyar, saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan new normal di MRT Jakarta, Selasa (26/5), Anies meminta masyarakat tetap menaati peraturan PSBB. Menurut Anies, PSBB bisa kembali diperpanjang apabila masyarakat tidak menaati aturan.
"Jadi, yang menentukan PSBB diperpanjang atau tidak, itu sebenarnya bukan pemerintah, bukan para ahli, yang menentukan adalah perilaku seluruh masyarakat di seluruh wilayah PSBB," kata Anies dalam konferensi pers di Stasiun MRT Bundaran HI, Selasa (26/5).
Baca Juga - Lebaran Virtual, Anies Baswedan Ajak Keluarga Silaturahmi Idul Fitri
Tidak ada komentar